Gagasan Golput Itu Membunuhmu!

Golput Itu Membunuhmu!

68

Narasi tahun politik sudah menjadi konsumsi yang renyah di kalangan masyarakat Indonesia. Disebut tahun politik, karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan sebuah momentum “ijtihad politik” yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tahun 2019 ini, pemilu yang akan diselenggarakan sangat berbeda dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pemilu kali ini, antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga disebut juga pemilu serentak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Indonesia mengadopsi sistem pemilu yang menegaskan bahwa memilih adalah sebuah hak, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 198 ayat 1 yang berbunyi “Warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dalam catatan sejarah penyelenggaraan pemilu, Indonesia memperoleh nilai yang buruk, karena kerapkali dinodai oleh praktek money politik. Salah satu faktor yang menyebabkan pratek money politik terus merajalela adalah karena hukum memilih dalam pemilu di Indonesia merupakan sebuah hak.

Makna hak dalam pandangan yang telah terkonstruksi di benak masyarakat adalah suatu yang tidak harus dipenuhi. Alhasil, hal demikian berimplikasi kepada minat masyarakat dalam memenuhi hak suaranya di pemilu, sehingga potensi terjadinya golongan putih (golput) sangat besar. Momentum inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para elite politik yang memiliki kepentingan.

Momentum ini dimanfaatkan dengan cara membeli suara rakyat yang enggan untuk menunaikan  hak suaranya. Padahal, jika rakyat bepikir jernih, maka lima menit untuk mecoblos akan menentukan nasib bangsa untuk lima tahun kedepannya.

Menurut Frans Magnis Suseno, pemilu itu bukan soal untuk memilih yang terbaik, akan tetapi pemilu itu adalah untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Ungkapan ini menandakan bahwa satu suara sangat berharga, karena akan menentukan nasib bangsa kedepannya. Bagaimana jadinya bangsa ini, jika orang-orang baik tidak memilih, sedangkan orang-orang jahat yang punya misi terselubung memilih, maka dapat dipastikan negara ini akan rusak, karena yang terburuk berkuasa.

Pada sisi yang lain, ungkapan Frans Magnis tersebut bisa jadi sebagai alarm kepemimpinan bangsa kita. Untuk jangka panjang, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas guna membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan untuk memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Membasmi Pratik Money Politic

Para elite politik yang memiliki misi terselubung, tentu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sebut saja misalnya, yang sangat kentara dewasa ini adalah dengan cara bermain politik uang (money politic). Money politic dapat dianalogikan sebagai upaya para elite politik tertentu untuk menanam modal. Dengan begitu, jika mereka menang, maka pada saatnya nanti mereka akan meraup keuntungan. Meraup keuntungan yang dimaksud adalah melakukan tindakan korupsi.

Kerena itu, sejak sedini mungkin indikasi money politik harus dibasmi sampai ke akar-akarnya, karena pengaruhnya sangat siginifikan bagi kelangsung nasib negeri ini. Selain itu, untuk menghindari terjadinya money politik dalam setiap pemilu, sistem yang selama ini diterapkan perlu dibenahi. Menurut hemat penulis ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membenahi sistem pemilu yang selama ini diterapkan. Pertama, dalam pemungutan suara, setiap warga negara yang awalnya memilih adalah sebuah hak konstitusional, maka perlu diubah menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan begitu, suara rakyat tidak mudah dibeli oleh para elite politik, karena dengan sendirinya warga negara sadar akan kewajiban untuk memilih, tanpa harus diberi sebuah ‘ongkos’.

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin yang kerap disapa Din Syamsuddin yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa memilih dalam Islam adalah suatu kewajiban, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama pada umumnya. Kewajiban ini adalah suatu bentuk untuk meneruskan tradisi profetik.

Memilih sebagai kewajiban disebut juga dengan compulsory voting atau compulsory suffrage. Sistem ini pernah diterapkan oleh beberapa negara di dunia, di antaranya: Negara bagian Georgia di AS, Austria, Belanda, Spanyol, Venezuela, dan Chile. Dalam sistem ini, bagi warga negara yang tidak menggunakan suaranya dapat didenda atau dikenakan kerja sosial.

Kedua, jika dirasa cara pertama belum mampu diterapkan, maka selanjutnya dalam aturan perudangan-undangan di Indonesia tantang pemilu, perlu ditambah aturan berkaitan dengan sanksi yang diperuntukan bagi warga negara yang tidak menggunakan hak suaranya. Dengan begitu, warga negara akan tetap menggunkan hak suaranya, karena ada konsokuensi berupa sanksi yang akan didapatkan.  Aturan demikian juga pernah diterapkan di negara Australia. Ketika warga negara di sana tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan dikenai hukuman berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Contoh lain, di negara Thailand, jika warga negara yang memiliki hak pilih terbukti tidak menggunakan haknya, maka proses data yang menyangkut data kependudukannya akan ditunda hingga dia menggunakan hak pilihnya di pemilu berikutnya. Wallahu a’lam bi al-Shawab

Oleh: Abdurrahman Syafrianto, Kordinator Relawan Demokrasi Segmen Pemilih Muda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Wakil Direktur Bidang Hukum dan HAM di Center for Democracy and Religious Studies (CDRS) Kota Semarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here