Gagasan Implikasi Agama dalam Politik Demokrasi

Implikasi Agama dalam Politik Demokrasi

159

Pemerintahan hakikatnya dibentuk untuk tujuan mengelola berbagai urusan negara demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dinyatakan, tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu sistem pemerintahan adalah demokrasi. Adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Dan dalam faktanya Indonesia adalah salah satu negara Islam penganut system Demokrasi setelah negara  Turki. Yang menjadi pembeda hanya Turki menganut paham sekuler.

Demokrasi seakan akan momok bagi mayoritas negara Islam, sebut saja negara brunei, Saudi Arabia, Malaysia, mereka lebih memilih menerapkan system monarki dari pada Demokrasi. Namun ini tidak berlaku di negara Indonesia, karena meskipun menganut system ini, tidak pernah terjadi konflik yang terlalu berkepanjangan. Nasionalisme Indonesia tidak hancur ketika dimasuki Demokrasi.

Memang, Nasionalisme diawal kelahirannya sangat sekuler. Karena dilatar belakangi perlawanan oleh kaum ilmuan terhadap pandangan gereja tentang “religio integralisme catholicyang pada saat itu merupakan pandangan politik resmi gereja. Otoritas gereja sangat ekstrim dan mendominasi hingga bisa menjatuhkan vonis dan eksekusi terhadap orang yang tidak sesuai dengan doktrin gereja.

Hal tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa negara yang penduduknya mayoritas Islam tidak bersahabat dengan system Demokrasi atau bahkan bisa dikatakan bermusuhan. Padahal sejatinya salah satu isu penting yang menentukan masa depan politik adalah hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan perkembangan system politik yang demokratis.

Baca juga: Matinya Ulama di Tangan Umara

Islam adalah agama kebebasan, persaudaraan, persamaan, tasyri’ dan hukum. begitu pula dengan ajaran agama lain yang menekankan pada moralitas. Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Dengan persamaan cita-cita antara agama dan demokrasi, agama seakan memberi ruh pada moral demokrasi dan menjadi spiritualnya.

Ironisnya para pemimpin negara ini, sangat jauh dari spiritualitas, alih-alih para politisi yang mentaati ajaran agamanya, mereka justru mengesampingkan ajaran agama dan tidak menganggap penting spiritualitas. Dan ini mengakibatkan terjadi kesalahan pahaman tentang pelibatan agama dalam politik hari ini. Terdapat kerancuan subjek dan objek, dimana seharusnya pelaku adalah subjek, namun yang terjadi justru objek yang dijadikan pelaku utama.

Ibarat subjek adalah orang nya dan objek adalah agamanya, agama justru menjadi kail pada pilihan dan untuk menentukan pemimpin atas dasar golongan agama tertentu, agama justru sangat dilibatkan dalam politik praktis, alih-alih menhjaga kesakralan agama, jusru dengan melibatkan agama dalam politik praktis melahirkan istilah baru yaitu politisasi agama.

Agama yang seharusnya menjadi objek semakin dipersalahkan eksistensinya. Parahnya lagi jika terus dibiarkan kesalah pahaman ini, akan melahirkan sebuah pemikiran sekularisme yaitu paham bahwa agama harus dipisah dari negara dan Islamophobia atau diskriminasi pada Islam dan muslim yang kini tengah melanda pemikiran global di era sekarang.

Jika dikaitkan dengan demokrasi yang terjadi hari ini, kedaulatan diklaim oleh bebrapa kelas, atau kelompok masyarakat. Maka tidak akan pernah terjadi kedaulatan yang sesungguhnya.  Atas dasar tersebut seorang pemikir Islam yang bernama Al-Maududi mengkritik prinsip demokrasi yang demikian.

Al-Maudi mengagas bahwa Negara Islam Demokrasi adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat. Al-Maududi memperkenalkan istilah “theodemokrasi” yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan.

Tetapi theokrasi Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari theokrasi yang telah memberikan pengalaman pahit bagi dunia Eropa, Disamping itu, memang dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut “rijaluddin”. Karena itu dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi dominasi ulama (kaum cendekiawan muslim) terhadap pikiran-pikiran dan keyakinan ummat (As-Sibai, 1983:109).

Baca juga: Ulama Opisisi Umara

Theodemokrasi dalam Islam adalah Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan atau a limited popular soerignty under the suzerainty of God.

Dari apa yang diuraikan di atas, telah dipaparkan dengan jelas bahwa demokrasi sangat relevan dengan ajaran agama yang menekankan keyakinan, moral spiritulitas. Menempatkan agama dalam berpolitik merupakan kesadaran yang harus dilakukan, dan pemisahan agama dari politik bukanlah solusi yang tepat, dan melibatkan agama dalam politik praktis juga harus dibatasi.

Bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi serta mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, sudah sepatutnya menelisik kembali dan mengevaluasi suara mayoritas/suara rakyat, Agar tidak menjadi mesin propoganda yang menciptaka suara mayoritas yang telah diatur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh: Dea Rahmatika, Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Peneliti of Center for Democracy and Religious Studies (CDRS) Kota Semarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here