Gagasan Mencatat Sejarah Baru Pemilu 2019

Mencatat Sejarah Baru Pemilu 2019

130

Pemilu merupakan bagian dari syarat minimal bagi adanya demokrasi di Indonesia, secara periodik dilaksanakan setiap lima tahun sekali guna mematuhi ketentuan konstitusi. Konstitusi mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang diberi otoritas secara teknis menyelenggarakan pemilu.

Sejarah demokrasi berupa pemilu mencatat, diawali dari orde lama, orde baru dan orde reformasi. Pada masa orde lama, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan satu-satunya pemilu pada masa itu. Pemilu dilakukan dua kali, memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante, menggunakan asas langsung, umum bebas dan rahasia. Diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus calon perorangan. Pemilu 1955 tercatat sebagai pemilu yang sangat demokratis, kesadaran dalam berkompetisi secara sehat sangat tinggi, bagi para petahana kala itu, tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritas jabatannya untuk menggiring pemilih yang menguntuungkan calon maupun partainya.  Pada masa orde lama, diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada masa ini peserta pemilu dalam hal ini partai disederhanakan menjadi 3 partai, otoritas pemerintah sangat kuat, sehingga dari pemilu ke pemilu partai pemerintah yang menguasai parlemen dan sangat jauh dari unsur jujur dan adil. Pada masa era reformasi, pada tahun 1999 sampai sekarang, pada tahun 1999 peserta partai politik berjumlah 48, presiden dan wakil presiden masih dipilih MPR, 2004 pemilu langsung memilih wakil rakyat, presiden dan wakil presiden dengan dua kali pemilu, baru pada tahun 2019 pemilu serentak diselenggarakan dengan memilih wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden dipilih secara bersama-sama dalam satu waktu.

Di tahun politik 2019, pemilu akan dilaksanakan 17 April dengan cara memilih secara langsung wakil rakyat (legeslatif) mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD dan Kepala Negara dan Pemerintahan (eksekutif) yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan saat ini tahapannya telah memasuki kampanye terbuka atau rapat umum terbuka.

Pemilihan Umum merupakan barometer sekaligus laboratorium demokrasi di Indonesia, dimana kita bisa melihat sejauh mana tahapan domokrasi telah berjalan. Pemilu sudah digelar setiap lima tahun sekali, hingga saat ini sudah menghasilkan wakil-wakil rakyat muali dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, partisipasi masyarakat dalam gelaran lima tahunan untuk memilih sudah dilibatkan. Namun, partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menggunakan hak suaranya, hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu menurun.  Terlihat data Pemilihan Legislatif 2014, Pemilihan Presiden 2014. Pemilu Legislatif 2014 angkanya 75,11 persen, Pemilihan Presiden 2014 angkanya 71,31 persen. (liputan6.com). Terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu: Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilu maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilik cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah, ketimbang hadir ke TPS untuk meggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam Pemilu didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi. (Mahfud MD).

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik, tapi juga seluruh elemen masyarakat, pemahaman terhadap masyarakat terhadap pentingnya menentukan seorang pemimpin yang akan mengelola dan menjalankan struktur pemerintahan yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, program-programnya, kebijakannya serta kepemimpinannya yang bersentuhan langsung dengat rakyat sebagai pemilih, hal ini penting untuk ditanamkan kepada masyarakat bahwa memilih merupakan hak yang seharusnya ditunaikan karena menentukan kehidupan masyarakat selama lima tahun yang akan datang, salah memilih maka akan sengsara lima tahun, sebaliknya jika tepat dalam memilih maka kesejahteraan yang akan dinikmati rakyat.

Pemilu dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon pemimpin terpilih yang berkualitas, bermoral, serta mengetahui daerah yang menjadi wilayah kepemimpiannya,  hal ini di mulai dari seleksi di partai politik, karena sebagai alat/kendaraan untuk maju sebagai calon wakil rakyat amaupun calon presiden dan wakil presiden, secara administratif memenuhi syarat atau tidak calon tersebut, sampai seleksi secara politis diterima oleh masyarakat atau tidak. Atas dasar itu, Pemilu diharapkan akan menghasilkan sosok figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, bermoral dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan lain, Pemilu menjadi bagian integral dari akselarasi domokrasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuhkembang secara mapan jika pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dulu, cerminan demokrasi yang sehat dimulai dari pertarungan antar calon yang mengutamakan ide, gagasan, program-program yang pro rakyat. Black campaign sebaiknya dihindarkan, apa lagi saling menjelekan dan mencela antar kandidat, sehingga tercipta pemilu yang damai dan aman.

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, pemilu merupakan momentum politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kualitas Pemilu sangat menentukan pemerintahan apakah selaras dengan tujuan nasional atau tidak, kualitas yang dimaksud adalah bahwa dalam pemilu domokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi substansial yang berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin pada dasar negara Pancasila, yaitu sila kempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bukan domokrasi prosedural yang dikembangkan.

Cerminan demokrasi Indonesia yang ramah, sopan, santun serta sehat menjadikan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya dikawal, dijaga dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. Mekanisme pemilu secara langsung telah dijalankan setelah berlakunya undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Seiring berlangsungnya Pemilu, makanisme pemilihan banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi aturan, penyelenggara dan kepesertaan. Perkembangan tersebut menjadi lebih baik dengan perubahan aturan perundang-undangan, maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Harapan masyarakat terhadapa Pemilu yang sebentar lagi akan digelar adalah Pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, kualitas, bermoral, memiliki integritas demi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi  harus diselenggarakan dengan landasan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prisip negara demokrasi yaitu demokrasi berdasarkan hukum.

Oleh: Mukharom*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Mahsiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here