Gagasan Mengambil Hikmah Pro Dan Kontra “Perda Syariah”

Mengambil Hikmah Pro Dan Kontra “Perda Syariah”

605

Pro dan kontra tentang Perda Syariah kembali muncul setelah salah satu Ketua Umum Partai Politik menyampaikan pandangannya dalam suatu acara yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, poin penting dalam pidatonya adalah penolakan terhadap Peraturan Daerah Injil dan Peraturan Daerah Syariah di Indonesia. Hal ini menyebabkan keributan dalam soal pemahaman, sehingga banyak masyarakat yang gagal fokus dan gagal faham sehingga perlu diluruskan.

Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia secara Hirarki dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang terdiri atas: UUD Negara Republik Indonesia1945, Ketetapan MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan Perda secara formal telah diatur dan mekanisme pembentukan serta berlakunya sudah diatur, bahwa Perda Provinsi dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama DPRD Provinsi sedangkan Perda Kabupaten/Kota dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota. Penyusunan Perda disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Dalam hirarki penyusunan peraturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya, artinya Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, UU, UUD dan Pancasila sebagai landasannya.

Lahirnya beberapa perangkat Perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya sistem Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan masih banyak peraturan yang dilandasi oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam. Contoh tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus diakomodir dalam bentuk aturan yang secara formal diberlakukan. Dalam memenuhi keberadaan suatu aturan tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum yaitu, Pertama, Hukum Eks Kolonial atau sering disebut Civil Law. Kedua, Hukum Adat (Traditional Law) dan Ketiga Hukum Islam (Islamic Law). Ketiga sistem hukum tersebut merupakan sumber hukum yang menjiwai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Era Politik Sontoloyo

Perda Syariah dan Perda Injil di Indonesia secara formal sejauh ini tidak ada yang memberlakukannya di tanah air, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,  yang belaku adalah “Perda” saja, Perda nomor sekian tentang apa, contoh Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, di Aceh pun yang diberikan otonomi khusus, istilahnya bukan Perda Syariah tapi “Qanun” diambil dari tradisi hukum Islam, Perda ini dibuat oleh Pemerintah Provinsi Aceh bersama DPRD Provinsi Aceh.

Syariah merupakan asas-asas yang bersifat umum yang mengatur aspek kehidupan, baik hukum privat, hukum publik dan masalah ibadah. Asas yang lebih khusus pun diatur yaitu tentang perkawinan dan kewarisan. Asas-asas dalam hukum Islam dapat diambil nilai-nilainya guna proses pembentukan Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, hal ini sepanjang tidak berbenturan dengan aturan yang lain serta tidak bertentangan dengan Pancasila, perda bisa diberlakukan. Merujuk pendapat Yusril Ihza Mahendra, dalam konteks negara, syari’ah dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yakni rujukan dalam proses pembentukan hukum di pusat maupun di daerah. Di dunia internasional, syari’ah (terutama berkaitan dengan hukum perang dan perdamaian) sangat banyak dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai konvensi hukum internasional. Prof Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli Hukum Internasional, mengakui bahwa sumbangan terbesar dari hukum Islam ke dalam hukum internasional, adalah terletak pada hukum perang dan perdamaian. Perda Syariah secara formal tentu tidak ada. Namun secara substansial keberadaannya tentu tidak dapat dihindari. Sebab, ketika negara akan membentuk hukum, dalam arti merumuskan norma-norma hukum positif yang berlaku, maka negara tidak punya pilihan, kecuali mengangkat kesadaran hukum yang hidup dalam di kalangan rakyatnya sendiri dan memformulasikannya menjadi hukum positif melalui proses legislasi.

Pemahaman tentang Perda ini harus dipahami oleh Anggota ataupun Calon Anggota Legislatif yang saat ini sedang kampanye, termasuk juga di dalamnya adalah Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, karena merekalah aturan itu diformulasikan dalam bentuk aturan secara formal, sehingga dalam merumuskan aturan akan tepat sasaran dan tujuannya yaitu demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, adapun rumusannya dapat mengambil dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, itulah hikmah yang dapat diambil dari pro dan kontra Perda Syariah, semoga kita dapat lebih faham dan tidak gagal faham dalam memaknai persoalan di negara bangsa yang religius.

Oleh: Mukharom, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Mahsiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

 

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here